 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (Dok. Ist) |
BatuTerkini.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melaporkan bahwa dalam tujuh bulan terakhir, nilai tambah ekonomi dari program sertifikasi tanah mencapai Rp1.465 triliun.
Hal ini mencakup pajak penghasilan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.
Menurut AHY, dari Februari hingga September 2024, pajak penghasilan dari sertifikasi tanah mencapai Rp11 triliun.
BPHTB menyumbang Rp29,5 triliun, PNBP sebesar Rp7,5 triliun, dan Hak Tanggungan mencapai Rp1.421 triliun.
"Alhamdulillah dalam 7 bulan terakhir, nilai tambah ekonomi dari Pajak Penghasilan, BPHTB, PNBP, dan Hak Tanggungan mencapai total Rp1.465,6 triliun," kata Menteri AHY dalam Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Hak Tanggungan membantu masyarakat memanfaatkan tanah sebagai jaminan untuk pinjaman dari bank, yang bisa digunakan untuk usaha atau kegiatan produktif lainnya.
AHY juga menyatakan bahwa program sertifikasi tanah akan terus digalakkan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target 120 juta bidang tanah pada akhir 2024.
Selain itu, sertifikat elektronik yang diterbitkan selama tujuh bulan terakhir telah mencapai 900.744 sertifikat, meningkat 46 kali lipat.
"Kami gencar melakukan sertifikat digital dari buku hijau menjadi satu lembar kertas tapi di situ termuat semua data tercakup untuk legalitas tanah, dan dengan sertifikat digital ini semua terdata dalam database kita, dan mempersempit ruang diserobot mafia tanah," ujar dia
Sertifikat elektronik ini memudahkan administrasi dan melindungi masyarakat dari ancaman mafia tanah dengan menyimpan semua data secara digital.
Selain itu, Kementerian ATR telah melakukan redistribusi tanah sebanyak 12,5 juta hektar pada 2024, melebihi target nasional 9 juta hektar.
AHY berharap redistribusi ini dapat digunakan secara produktif oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Harapannya tanah tersebut digarap produktif oleh masyarakat dan bisa menghasilkan. Ini yang kita lakukan agar masyarakat sejahtera," kata dia.
